klasifikasi arsip. Ketentuan Teknis (1) Pemberkasan berdasarkan klasifikasi arsip di lingkungan pencipta arsip; (2) Pemberkasan arsip dilakukan setelah arsip diregistrasi; danpenemuan dan pemanfaatan arsip. klasifikasi arsip

Engku Putri No. ekon. Sederhana dan mudah dilaksanaka. fungsi substantif; dan. Maksud dan TujuanSementara itu Klasifikasi Arsip dengan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis milik Unpad dipisah dalam dua peraturan rektor. Menetapkan klasifikasi arsip dengan kode dan jenis Klasifikasi Arsip sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini. Arsip sistem operasional atau fungsional. Detail : Peraturan. Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi penetapan kebijakan, pembinaan Kearsipan, dan pengelolaan Arsip dalam suatu sistem Kearsipan Daerah yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana, dan sarana, serta sumber daya lainnya. Pasal 3 (1) Klasifikasi arsip pada UIN Walisongo Semarang menggunakan kode arsip dalam bentuk gabungan huruf dan angka. Tipe Dokumen. (7) Ketentuan mengenai Kode Klasifikasi Arsip tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 6 (1) Pembuatan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, harus dilakukan registrasi. • “Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapafungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan” (Keputusan Kepala ANRI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip). Judul. Arsip Dinamis: Negara, Aset, Umum, Terjaga, Aktif, Inaktif, VitalKeputusan KPU Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/KotaMenimbang: bahwa dalam rangka mempermudah pengelolaan arsip serta untuk meningkatkan penataan arsip secara tepat, cepat, dan sistematis diperlukan pola klasifikasi arsip di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas. klasifikasi keamanan dan akses arsip sebagai sarana layanan arsip. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi. D. 1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh. Pencipta Arsip yang dimaksud adalah lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan. Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen berpedoman pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daearah : Status: Berlaku Keterangan Status: Unduh. 3 hlm. Dengan demikian, arsip dapat ditemukan dengan cepat dan tepat. 14. pdf (585. Identifikasi Arsip Terjaga adalah kegiatan untuk melaksanakan pendataan dan penentuan Arsip Dinamis yang memenuhi kriteria sebagai Arsip Terjaga. 3 Persetu uan Men an SK. Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Badan/Pengarang: Indonesia. l tm g. Pedoman Klasifikasi Arsip Universitas Mulawarman 2018 Pasal 6 Setelah skema klasifikasi arsip selesai disusun, maka klasifikasi arsip dapat disusun secara lengkap. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung 4. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam. 37 Daftar Pencarian Arsip . Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 19 April 2018: Pejabat yang Menetapkan: Status: Berlaku: Tahun Pengundangan: 2018: Nomor Pengundangan: 687: Nomor Tambahan: Tanggal Pengundangan: 23 Mei 2018:“Klasifikasi Arsip” Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perseorangan. Penyusunan skema klasifikasi sendiri bertujuan untuk memudahkan penjabaran fungsi serta tugas secara. Sebagaimana diketahui bahwa Permendagri 83 Tahun 2022 tentang kode klasifikasi arsip adalah pedoman bagi instansi pemerintah dalam pengelolaan arsip dinamis agar terjadi sinkronisasi informasi kearsipan antara kementerian dan pemerintah daerah dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. klasifikasi arsip, klasifikasi keamanan dan akses arsip) 2. KLASIFIKASI ARSIP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Selain itu perlu disusun kebijakan terkait dengan pengelolaan arsip aktif, pengelolaan arsip inaktif, dan penyusutan arsip. Email. TENTANG POLA KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM POLA KLASIFIKASI ARSIP A. Naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga negara dan badan pemerintahan dalam bentuk dan corak apapun dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pola Klasifikasi Arsip Kementerian Hukum dan Hak Asasi. 04 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Arsip di ANRI. Arsip ditata berdasarkan subjek dengan menggunakan klasifikasi arsip sebagai panduan pengelompokannya. 31 Jadwal Retensi Arsip . Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan. Pasal 4 (1) Pendanaan pelaksanaan. Di luar ketentuan tersebut, penggunaan arsip dengan klasifikasi keamanan TERBATAS harus berdasarkan ketentuan administrasi dan peraturan perundang-undangan. terkait dengan Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Jadwal Retensi Arsip dan Program Arsip Vital. Arsip inaktif tidak teratur adalah arsip inaktif yang penataannya masih kacau. 1. 01 a Daftar Registrasi Ulang Mahasiswa Lama meliputi: KRS, KHS b Daftar Registrasi Mahasiswa Baru meliputi: KRS c Registrasi administrasi mahasiswa pindahan/pindah prodi/pindah jurusan/keluarPerka BNPB No. go. KLASIFIKASI ARSIP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. Tutup. Klasifikasi Arsip dan Indeks Arsip KELOMPOK TIGA Aditya Arrahman Wiguna (1400413) Putri Nirmalasari (1401259) Rani Nurwahyuni (1404774) Rita Rosmawati (1407193) PT 4848 Travel HASIL MATERI OBSERVASI. Pasal 4 (1) Pendanaan pelaksanaan. DAFTAR KLASIFIKASI ARSIP INDEKS KODE MASALAH FOLDER SURAT KP KP. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan. Klasifikasi Arsip disusun secara berjenjang dengan menggunakan prinsip perkembangan dari umum ke khusus dan. Ditetapkan pada tanggal 12 Maret 2021. 101 - 101. 36 Berita Acara Penyusutan Arsip . bahwa dalam rangka mempermudah pengelolaan arsip serta untuk meningkatkan penataan arsip secara tepat, cepat, dan sistematis diperlukan pola klasifikasi arsip di Badan Pengawas. Liputan6. 8. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis harus ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip. Judul. Pasal 3 Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini. 13. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ABSTRAK: a. 25. Klasifikasi arsip tidak hanya digunakan untuk mengelola arsip kertas, namun juga arsip berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Agar Anda berhasil menguasai materi-materi sebagaimana dikemukakan di atas, ikutilah petunjuk belajar berikut: 1. yang terdiri atas: a. 10. Kode Klasifikasi Arsip Pemerintah Daerah. 2. Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip merupakan aturan pembatasan hak akses terhadap fisik arsip dan informasinya sebagai dasarKlasifikasi Arsip. Memperhatikan tingkat keseriusan dampak yang timbul apabila informasi yang terdapat dalam arsip dinamis disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah; 2. Pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023 Arsip Lembaga Manajemen Informasi dan Transformasi Digital (LMITD) kedatangan tamu, Bapak H. Klasifikasi arsip adalah penggolongan atau pengelompokan arsip menurut urusan atau masalah secara logis, kronologis dan sistematis berdasarkan fungsi dan kegiatan organisasi pencipta, dan merupakan pedoman untuk pengaturan, penataan, dan penemuan kembali arsip. 159/UM. Klasifikasi arsip, adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan. Sistem penomoran adalah sebagai berikut. 04 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Arsip di ANRI. 6. Perangkat tersebut nantinya perlu disusun untuk mendukung kebijakan umum pengelolaan arsip elektronik. Pedoman Klasifikasi Arsip Universitas Mulawarman 2018 Pasal 6 Setelah skema klasifikasi arsip selesai disusun, maka klasifikasi arsip dapat disusun secara lengkap. PEDOMAN PENYUSUNAN KLASIFIKASI ARSIP : Ditetapkan Tanggal : 28 Desember 2012 : Berlaku Tanggal : 28 Desember 2012 : Sumber : Biro OKH. KESEPULUH : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM. E. 20 KB) Sangat Membantu Kurang Membantu . Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatKlasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah pengkategorian pengaturan ketersediaan Arsip Dinamis sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal Pencipta Arsip untuk mempermudah pemanfaatan Arsip. Arsip tentang dasar penetapan wilayah NKRI; b. Klasifikasi Arsip disusun secara berjenjang dengan mempergunakan prinsip perkembangan dari umum kepada khusus. jra. bahwa dalam rangka mempermudah pengelolaan arsip serta untuk meningkatkan penataan arsip secara tepat, cepat, dan sistematis diperlukan pola klasifikasi arsip di Badan Pengawas. 11. Dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Anda dapat mengetahui visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program, dan indikator kinerja utama dari DJPD. bahwa berdasarkan pertimbangan. a. 33 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Arsip di ANRI . Klasifikasi Arsip Substantif Kementerian Perdagangan menggunkan kode Klasifikasi Arsip dalam bentuk gabungan huruf dan angka. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sistem penyimpanan arsip berdasarkan nomor juga dikenal sebagai indirect filing system, karena penentuan nomor pada arsip ditentukan berdasarkan pengelompokan masalahnya terlebih dahulu. Si. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. (1) cara menyimpan arsip in aktif dilkukan sebagai berikut : (2) memasukan arsip dalam folder disusun menurut urutan kode klasifikasi. 2022. go. ekon. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kategori kerahasiaan informasi Arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan. 2-t REPUBLIK INDONESIA. Arsip Kewilayahan, meliputi: a. Nomor 19 tahun 20121 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip d. peraturan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia nomor 9 tahun 2021 tentang klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, dan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan kementerian kelautan dan perikananPeraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Klasifikasi Arsip di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 1. arsip[at]ugm. bahwa dalam rangka mempermudah pengelolaan arsip serta untuk meningkatkan penataan arsip secara tepat, cepat, dan sistematis diperlukan pola klasifikasi arsip di Badan. KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012 (Peraturan ANRI) menjelaskan tipe, dokument, dan status peraturan yang. -2- 2. Judul. Unsur masalah/subjek: Menitikberatkan pada isi informasi arsip, khususnya yang menyangkut bidang kegiatan seperti kepegawaian, penelitian, pendidikan, disusun klasifikasi berdasarkan unsur masalah B. Penyimpanan dapat lebih teliti, cermat, dan teratur. NOMOR INDEKS SURAT DINAS,Kode klasifikasi Arsip Disusun Oleh : Ahmad Satibi (Sekretaris Desa Malangsari) Lanjuatn 1 Lampiran Peraturan Bupati Karawang Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Karawang RINCIAN KODE KLASIFIKASI DAN INDEKS KAITAN 000 UMUM 500 PEREKONOMIAN 100 PEMERINTAH 600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN 200 POLITIK 700 PENGAWASAN 300 KEAMANAN/KETERTIBAN 800. Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi NO. Pada implementasi di lingkungan pencipta arsip, ketersedian empat instrumen pokok pengelolaan arsip dinamis tersebut dinilai sangat signifikan. 33/2015 . Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis; 9. Peraturan Perundang-Undangan. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan Arsip. Peraturan Bupati Rembang Nomor 031 Tahun 2006 dan Lampiran III Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 dicabut. U. dasar pemberkasan Klasifikasi arsipPeraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 5 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lampiran. T. bahwa klasifikasi arsip merupakan salah satu instrumen pengelolaan arsip dinamis dalam rangka mewujudkan keseragaman pemberkasan arsip di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi; c. Dengan kata lain klasifikasi arsip mempunyai tujuan untuk mengumpulkan arsip-arsip yang sama atau hampir sama dan juga memisah-misahkan arsip yang berbeda. Klasifikasi adalah penggolongan menurut enis, seperti binatang (sapi, kuda, kambing, dan se enisnya), nomor kendaraan (4, 5, 6, dan se enisnya), buku (se arah, agama, dan se enisnya), arsip (kepega1aian, keuangan, perlengkapan, dan se enisnya). Arsip / warkat tersebut dapat ditemukan dengan mudah dan cepat apabila diperlukan kembali. BUPATI KATINGAN, Menimbang : a. Pedoman retensi arsip merupakan ketentuan dalam bentuk petunjuk yang memuat retensi arsip. Gedung L7 Lantai 2, Komplek Perpustakaan UGM. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pencipta arsip. Panduan-Fitur-Klasifikasi. JENIS-JENIS POLA KLASIFIKASI KEARSIPAN Jenisjenis pola klasifikasi kearsipan terdiri dari: 1. (4) box arsip ditempatkan didalam rak arsip. Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap Arsip berdasarkan kewenangan penggunaan Arsip terkait. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2018. 1. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah kategori kerahasiaan informasi Arsip Dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik dan perorangan. 10,. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip. (2) Sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pengamanan dan pemberian akses terhadap Arsip Dinamis di Kementerian (3) Sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas. Nomor Peraturan. Peraturan Menteri Perdagangan NO. Arsip harus dikelola dengan baik dan benar, sehingga. Klasifikasi arsip, adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan. bahwa untuk me mberdayakan arsip dalam pelaksanaan tugas - tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien serta tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip dalam rangka. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Kode dan jenis Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan tanda pengenal urusan sesuai fungsi Klasifikasi arsip yang disusun harus berdasarkan fungsi dan tugas pencipta arsip, sehingga dalam melakukan pemberkasan, penyimpanan, dan penemuan kembali arsip serta penyusutannya berjalan sesuai dengan mekanisme pengelolaan arsip yang efektif dan efisien (Peraturan Kepala ANRI No. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372); 2022, No. Subscribe . Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kategori kerahasiaan informasi Arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan. K, sebagai acuan dalam penomoran, penggunaan, pemberkasan, penataan dan penyimpanan arsip. 801,. Perubahan semacam itu. 27 Tahun 2021. (2) Kode klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Klasifikasi arsip klasifikasi fungsi fasiiltatif sebagaimana di kementerian Hukum dan HAM antara lain Pendidikan dan latihan (DL), Humas dan Kerjasama Luar negeri (HM), Teknologi Informasi (TI), Kepegawaian (KP) Keuangan (KU), Perlengkapan (PL), Perencanaan (PR), Pengawasan (PW), Umum (UM). 4. seiring banyaknya arsip yang bertambah setiap hari 284 Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Vol. b. Sedangkan Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ·MAHA ESA . Badan / Pengarang:. Dicabut PERKA ANRI No. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga dapat. Klasifikasi arsip adalah salah satu instrumen wajib dimiliki oleh pencipta arsip untuk pengelolaan arsip secara efektif dan efisien. Nomor Keputusan. E. Informasi yang terekam merupakan darah kehidupan bagi organisasi karena segala aktivitas kantor atau lembaga, baik pemerintahPerbawaslu No. Pengertian Arsip Menurut ISO 15489-1:2016 adalah. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanan. bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi perlu mengelola arsip dinamis secara sistematis, efektif dan efisien; b. 4. Pasal 6 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pola Klasifikasi Arsip Kementerian Hukum dan Hak“Temukan Manfaat Sistem Klasifikasi Arsip untuk Pengelolaan Informasi yang Efektif dan Efisien bersama Chayra Solusi Arsip”. Permendikbud No. id : 5 Hlm.